Burinik Unda

^lifestyle blogger^

Konstruksi Ketahanan Keluarga dalam Proteksi Khilafah

ilustrasi : pinterest.com

Mia Endriza Yunita

          Kita sudah terlalu lelah menerima kenyataan pahit yang menimpa para insan yang sejatinya adalah personil dari keluarga. Keluarga sendiri merupakan benteng terkecil dari lingkup masyarakat.  Fenomena pahit yang menimpa keluarga-keluarga di Indonesia setiap harinya terpampang dalam kehidupan nyata dan menjadi suguhan tayangan di layar kaca, gadget & media cetak yang membuat  masyarakat semakin terpana akan kenyataan yang ada.  Ada seorang ibu yang nekad memutilasi anaknya, juga seorang ayah yang mengajak anaknya untuk bunuh diri dengan meminum racun serangga akibat hubungan antara pasutri yang tidak lagi harmonis, hingga seorang anak yang dicabuli oleh tetangganya sendiri, perselingkuhan dari pasutri,angka perceraian yang kian meningkat dan seterusnya.  Na’udzubillah min dzalik!

            Proteksi negara kepada individu masyarakat yang mencakup keluarga nampak hanya berkutat pada solusi parsial.  Saat kasus kekerasan seksual anak merebak dan negara kemudian memutuskan hukum kebiri bagi pelaku justru ternyata tidak memiliki efek jera.  Masih selalu ada kasus serupa yang kemudian muncul kembali.  Ini tentu menjadi pertanyaan.  Mengapa?  Bahkan ketahanan keluarga pun akhirnya kini lambat laun kian melemah.  Jatuh pada titik nadir.  Bila kita jeli melihat artinya, selama ini yang digadang-gadang menjadi solusi paripurna ternyata hanya bisa berjalan sebagai solusi parsial dan tidak menjamin permasalahan yang menimpa keluarga-keluarga di Indonesia bahkan dunia sekalipun menjadi selesai.

          Masyarakat sendiri lebih cenderung berpikir bahwa solusi Islami yang ditawarkan baik oleh pemerintah maupun individu yang bergerak di lembaga yang menawarkan solusi-solusi tersebut seakan-akan sudah menjadi solusi final.  Keberadaan lembaga pendidikan, keuangan, kesehatan dan sebagainya yang berlabel Islami dianggap sudah menyelesaikan permasalahan yang berkecamuk dalam masyarakat, sementara sistem dari bernegara yang mengatur kehidupan masyarakat masih berlandaskan pada kapitalisme sekulerisme.  Tentu saja semua permasalahan baik pemicu maupun yang menjadi anak masalah hingga akhirnya mengancam ketahanan keluarga sebenarnya belum tuntas disolusikan karena Islam masih belum dijadikan sebagai sistem negara.
, , ,

Mampukah Perempuan Banua Menjalani Tantangan Zaman?






Mia Yunita, SP

      Banua kita, Kalimantan Selatan giat menggerakkan roda pembangunan & perekonomian dengan segenap upaya dari pemerintah beserta rakyat. Tak terkecuali peran perempuan.

      Bila kita menengok sejarah Banua maka aktualisasi peran perempuan sebenarnya selalu ada di dalam  kehidupan.  Di sektor ekonomi, para pedagang Pasar Terapung sejak dahulu kala bahkan hingga kini masih para perempuan yang dominan berkecimpung di dalamnya.  Begitu pula halnya dalam aktivitas ‘behuma’ (bertani), ‘manoreh’ (menyadap getah karet) peran perempuan pun ada.  Aktivitas lainnya seperti menjadi guru, pedagang ‘pancerekenan’ dan barang-barang kebutuhan masyarakat di pasar tradisional, ‘mahimpuakan anak’ (mengasuh anak orang lain), buruh cuci & asisten rumah tangga, ‘diupah mamasak’akan’ (semacam jasa katering) dan sebagainya juga menjadi bagian dalam kehidupan perempuan Banua.  Di satu sisi, mereka saat itu mencari tambahan untuk penghidupan sehari-hari namun tetap mengupayakan untuk mengurusi & melayani rumah tangga yang dibina bersama suami.  Di era perjuangan dalam melawan penjajah, para perempuan Banua pun turut terjun di dalamnya. Ada yang berjibaku di medan peperangan seperti halnya Aluh Idut & Ratu Zaleha dan tentu ada juga yang menjadi juru masak serta juru rawat di sektor medis. Tak ketinggalan dalam hal keIslaman, sejarah mencatat Fatimah salah satu cucu perempuan Syekh Arsyad Al Banjari bahwa ia adalah guru perempuan yang mengajarkan agama Islam kepada para muslimah Banua di masanya.  Ia diriwayatkan menulis kitab Parukunan Basar (kitab fikih); walaupun di riwayat sejarah lain kitab Parukunan Basar lebih dikenal sebagai kitab Parukunan Jamaludin yang pada masa itu Haji Jamaluddin adalah mufti Kerajaan Banjar.