Mampukah Banua Menuntaskan Stunting

 

Stunting1


Stunting. Kasus stunting di Kalimantan Selatan (Kalsel) tidak bisa dianggap remeh.  Pasalnya Kalsel masuk dalam 10 besar dalam kasus ini. Berdasarkan data riset dasar kesehatan 2018, angka stunting di Kalsel mencapai 33,2%. Dilansir dari Sonora.id (6/8/20) wakil DPRD Kalsel pun menyarankan untuk membentuk tim percepatan penanganan stunting.  Kalsel harus benar-benar serius menanganinya. Apalagi Presiden pun telah menyinggung hal ini.

Mengapa stunting tidak bisa dianggap remeh? dr.Inggriani Tobarasi, SpA, M.Kes menjelaskan bahwa stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama.  Maka anak akan memiliki perawakan yang pendek dari anak normal seusianya dan mengalami keterlambatan dalam berpikir. Menurut penelitian yang dilakukan, stunting berkaitan erat dengan 1000 hari pertama kehidupan (1000 hpk) anak (Awalbros.com).  HPK dihitung ketika ibu mulai hamil hingga anak yang dilahirkan berusia 2 tahun.

Bila stunting tidak mampu dicegah dan ditangani maka berimbas pada terhambatnya tumbuh kembang anak.  Tentunya hal ini akan menjadi ancaman bagi generasi penerus.

Stunting2


Kalsel pun sebenarnya mengupayakan menuntaskan stunting ini.  Lima pilar strategi nasional percepatan pencegahan stunting berupaya diwujudkan, di antaranya yaitu mendorong kebijakan “Nutritional Food Security”.  Hal ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2016-2021) dengan salah satu sasaran yaitu prevalensi stunting (disampaikan dalam "Pertemuan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting", Juni 2019).

Kalsel pun mengadakan program "Isi Piringku" sebagai upaya pencegahan stunting. Program ini ditujukan untuk ibu hamil yang dilaksanakan sejak tahun 2018. Bahkan sampai memecahkan rekor MURI karena diikuti oleh 2053 ibu hamil.

Dinas Kesehatan Kalsel di tahun 2020 pun melanjutkan pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting.  Dikutip dari apahabar.com (7/10/20) ada dua intervensi yang dilakukan yakni:
  • Spesifik : Ditujukan kepada anak dalam 1000 HPK yakni perbaikan gizi, program imunisasi serta kesehatan ibu dan anak.
  • Sensitif: Melibatkan sektor lain dalam dalam kegiatan pembangunan.  Misalnya: program sanitasi oleh Dinas PUPR.
Realisasi dari intervensi spesifik di tahun 2020 difokuskan pada 4 lokus  yaitu HSU, Tanah Bumbu, Tapin dan Tabalong yakni dengan pemberian makanan tambahan. Rencananya Dinkes akan memfokuskan pada 10 lokus pada 2021 mendatang (apahabar.com, 7/10/20)

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Dhian Dipo, Direktur Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI.  Ia mengatakan bahwa penanggulangan stunting perlu dilakukan secara terintegrasi melalui konseling dan intervensi.  Intervensi yang dimaksud menurutnya adalah mencakup bantuan pangan non tunai, pembangunan kawasan rumah pangan lestari, dan fortiifikasi pangan (voaindonesia.com, 2/7/20).

Penanggulangan masalah stunting sebenarnya tidak hanya berkutat pada pemberian makanan bergizi serta hal teknis lainnya. Ada satu hal yang terlupakan dalam penanggulangan stunting  yakni masalah sistem yang diterapkan secara integral oleh negara dalam kehidupan.  Bila menyangkut sistem berarti kita tidak hanya membahas masalah Kalsel, akan tetapi tentang lingkup global.  

Sistem yang diterapkan saat ini adalah sistem kapitalisme sekuler yang dalam praktiknya justru tidak membuahkan kesejahteraan bagi rakyat. Malah cenderung menguntungkan para kapitalis. Tidak sejahteranya rakyat tentu berimbas pada tidak terpenuhinya kebutuhan primer yakni sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Tidak heran bila terjadi kemiskinan struktural, rendahnya tingkat pendidikan dan juga kesehatan pada rakyat. 

Solusi Islam Bagi Stunting





Islam tidak membiarkan rakyatnya tidak sejahtera. Hal ini termaktub dalam syariat Islam bagaimana semestinya mengurus kehidupan rakyat.  Prakteknya pun telah dilakukan sejak Rasulullah sebagai pemimpin negara, kemudian dilanjutkan oleh khulafaur rasyidin dan para khalifah selanjutnya. Pemimpin umat (negara) bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanahnya sebagai pelindung umat.  

Umar bin Khattab ra. adalah contoh pemimpin yang memberikan insentif atau tunjangan untuk setiap bayi yang lahir.  Bila hal ini dilanjutkan dan dikembangkan tentunya mampu memenuhi kebutuhan gizi para ibu hamil dan menyusui  juga pemberian MP ASI.


Negara yang menjadikan Islam sebagai pedoman tentu tidak bertolak belakang dengan syariat Islam dalam mengurusi rakyatnya. Contohnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam, negara tidak menyerahkannya kepada pihak swasta dan asing.  Pengelolaan SDA dikelola oleh negara dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.  Kebutuhan primer rakyat pun tentu mampu terpenuhi

Demikian halnya dalam ekonomi, sudah semestinya negara tidak menerapkan ekonomi ribawi dan sektor non riil.  Sebab sudah jelas melanggar syariat dan tidak ada keberkahan dalam hidup.

Penanggulangan stunting sudah semestinya tidak hanya dalam hal teknis, namun jangan lupa dengan sistem sahih yang diterapkan secara integral.

Wallahu'alam bish shawab.


5 Comments

  1. Saya setuju banget sama paragraf terakhir, jangan sampai cuma hal teknis yang diperhatikan tapi sistem sahihnya juga. Dengan begitu insyaAllah kita berhasil melawan stunting dengan cara yang benar tanpa ada kedzaliman antara penguasa dan rakyatnya ��

    ReplyDelete
  2. Stunting ini ternyata bukan hanya masalah ibu yang punya anak, tapi juga melibatkan pemerintah ya. Semangat para ibu! Semoga dukungan pemerintah optimal dlm penanggulangan stunting.

    ReplyDelete
  3. Mmg perlu banget dukungan pemerintah untuk mengatasi stunting ya mba. Dr pemerhatian gizi pd ibuhamil sampe ke ekonominya. Gak mudah mmg tp smg stunting di Indonesia bs berkurang ya

    ReplyDelete
  4. Wah ternyata tinggi juga ya angkanya di Indonesia. Huhu :( Semoga kedepannya angka tsb bisa ditekan ya dgn berbagai cara yg bisa dilakukan.

    ReplyDelete
  5. masyaAllah mba Mia. suka banget sama pembahasan ini.
    memang benar sudah seharusnya kita meninggalkan riba dan sektor non riil. dan harus mementingkan kesejahteraan masyarakat. pengen bahas lebih lebar padahal wkwkwk

    ReplyDelete

Terima kasih untuk kunjungan & komentarnya ya. Jangan bosen mampir ke blog ini. Oya, jangan tuliskan link hidup pada komentar Anda.