Rabu, 14 Februari 2018

# hate speech # Opini

Apa Kabar Pelaku Ujaran Kebencian



Kompas.com (24/12/2017) merangkum 11 kasus ‘ujaran kebencian’ (hate speech) yang terjadi selama tahun 2017. Kepolisian pun telah membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri guna menindak kasus ini.  Ujaran kebencian sendiri biasanya diviralkan melalui media sosial baik berupa rekaman video, unggahan status & gambar editan (meme). 

        Sebelas kasus tersebut memuat sederet nama yakni Ropi Yastman, Ki Gendeng Pamungkas, admin akun instagram Muslim_Cyber1, Muhammad Tamimi, Ringgo Abdillah, Kelompok Saracen (Mohammad Faisal Todong, Sri Rahayu Ningsih, Jasriadi, dan Mahammad Abdullah Harsono), Dodik Ikhwanto, Asma Dewi, Ahmad Dhani, Jonru Ginting & Siti Sundari Saranila.  Mereka dilaporkan kepada pihak berwajib karena dianggap melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45a UU ITE dan atau Pasal 4 huruf d angka 1 juncto Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusaan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sebagian besar dari nama-nama tersebut telah divonis hukuman penjara.  Demikian halnya dengan Alfian Tanjung. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah adalah salah satu penyebab dari dilakukannya aktivitas ujaran kebencian ini.

         Sebenarnya masih ada nama-nama lainnya yang dianggap menyebar ujaran kebencian namun hukum yang berlaku atas para pelaku kasus tersebut terkesan tumpul ke atas.  Sarat dengan kepentingan tertentu.  Contohnya saja seperti kasus pidato Viktor Laiskodat yang dilaporkan oleh sejumlah partai karena mengaitkan partai politik PAN, Gerindra, Demokrat dan PKS sebagai pendukung Khilafah.  Kasus ini nampak tenggelam, disebabkan Viktor memiliki hak imunitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Kewenangan atas keputusan kasus inipun berada di tangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bukan polisi berdasarkan status Viktor sebagai anggota dewan (cnnindonesia.com, 24/11/2017).

          Kemudian di akhir tahun 2017, Koordinator Laporan Bela Islam (KORLABI) & Ratih Puspa Nusanti  melaporkan Ade Armando dosen di Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) atas dugaan ujaran kebencian yang ditujukan kepada Habib Rizieq Shihab melalui unggahan Facebook dari akun pribadinya.  Pada tanggal 2/1/2018 status Ade masih sebagai pihak terlapor. Sebelumnya, sekitar Agustus 2017 Ade juga menjadi tersangka kasus ujaran kebencian namun berhasil lolos melalui usaha praperadilan (tirto.id., 30/12/2017 & 2/1/2018).

         Dilansir dari tribunnews.com (26/03/2017), sebenarnya ada upaya tindak lanjut yang dinamakan restorative justice terhadap pelaku & korban ujaran kebencian.  Menurut Kepala Subdit IT dan Cyber Crime Bareskrim Polri, Kombes Polisi Himawan Bayu Aji bahwa tindakan ujaran kebencian tidak selalu dipidana.  Restorative justice bisa dilakukan terhadap pelaku yang hanya ikut menyebarkan hoax atau ujaran kebencian tetapi tidak menjadi viral.  Namun, ada kewajiban bagi si pelaku yakni meminta maaf dan menghapus konten yang disebarkan.

          Edukasi dalam menyampaikan pendapat di dunia maya memang sangatlah penting. Baik dalam segi konten dan tatanan kalimat baik lisan maupun tulisan,  Seseorang menyampaikan pendapat belum tentu sebagai ujaran kebencian namun sebenarnya bisa jadi untuk mengoreksi kebijakan dari pemerintah, ataupun koreksi terhadap individu tokoh & golongan/komunitas/kelompok tertentu.  Namun, jangan sampai pula tindak lanjut pemberlakuan hukum terhadap kasus ujaran kebencian berpihak kepada kepentingan tertentu.  Sebab nantinya justru terlihat adanya ketimpangan hukum. 

[Banjarmasin, 10/01/2018]


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Thank u ya untuk komentarnya. Jangan bosen mampir ke blog ini.

Follow Us @soratemplates