Senin, 23 Oktober 2017

# dakwah # Opini

Mengkritisi Lahirnya Perppu Ormas




(ilustrasi ; sumber Tribunnews)
Jargon demokrasi yang berkoar akan kebebasan berkumpul (berorganisasi) termasuk menyampaikan pendapat kepada pihak tertentu baik individu maupun kelompok & pemerintah kini nampak dibatasi. Terutama bila pendapat yang disampaikan tidak sejalan dengan hal-hal yang menjadi kebijakan pemerintah.

            Hal ini terjadi saat pemerintah mengeluarkan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No.2/2017 sebagai pengganti UU No.17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).  Perppu ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 dan diundangkan pada hari yang sama oleh Menteri Hukumm dan HAM Yasonna H.Laoly (www.mediaharapan.com; 12/07/2017).

 Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa ada tiga  pertimbangan utama pemerintah menerbitkan perppu, pertama tindakan pemerintah telah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-VII/2009 yang isinya antara lain dasar adanya keadaan yang membutuhkan atau keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, terkait aturan hukum yang tidak memadai. Ketiga perppu bisa diterbitkan bila terjadi kekosongan hukum. (www.jpp.go.id ;16/07/2017).  Sebelumnya tiga pertimbangan ini telah ditegaskan oleh Menteri Koordinasi Politik, Hukum & Keamanan Wiranto begitu perppu ini terbit (www.tengokberita.com ; 12/07/2017)

            Tjahjo menegaskan bahwa lahirnya Perppu No.2/2017 tidak menyasar kepada suatu agama maupun organisasi tertentu tetapi lebih kepada kewajiban negara untuk melindungi kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (www.jpp.go.id ;16/07/2017). Menurut Wiranto pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dalam UU no.17/2013 dirumuskan secara sempit hanya terbatas pada ajaran Atheisme, Marxisme dan Leninisme.  Padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran-ajaran lain juga bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila (www.mediaharapan.com ; 12/07/2017).

            Perppu no.2/2017 menghapus beberapa pasal yang dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi perkembangan gerak ormas di Indonesia.  Pasal-pasal yang dimaksud yaitu pasal 1 mengenai definisi organisasi kemasyarakatan, pasal 59 mengenai hal-hal yang dilarang dilaksanakan oleh ormas, pasal 60-61-62 mengenai sanksi administratif & pidana. Pasal 63-80 dihapus dan ada perincian mengenai pencabutan status badan hukum ormas pada pasal 80A, sanksi pidana untuk individu yang bergabung dengan ormas terlarang pada pasal 82A.

            Terkait dengan pembekuan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), nampaknya pemerintah mengambil jalan pintas untuk membubarkan HTI dengan menerbitkan perppu ini. Sebab jalan melalui pengadilan membutuhkan waktu terlalu lama.  Selain itu sebelumnya UU no.17/2013 memuat bahwa ormas terlarang adalah ormas yang mengusung ide ‘kiri’ (sosialis-komunis). Sedangkan menurut pemerintah, ide syariah & khilafah yang didakwahkan oleh HTI termasuk bertentangan dengan Pancasila dan merupakan hal yang kondisinya terkategori ‘genting’.  Memang hal ini terlihat mengada-ada, apalagi  kontribusi dari dakwah HTI untuk Indonesia adalah membebaskan dari belenggu kapitalisme liberal.

            Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Perppu no.2/2017 tidak saja hanya berbicara soal pembubaran HTI tapi bisa menyasar ke subyek hukum lainnya.  Perppu ormas ini menjadi alat gebuk elemen kritis sipil dengan alasan untuk menjaga stabilitas ( m.voa-islam.com ; 20/07/2017).  Bisa disimpulkan artinya pemerintah membungkam suara kritis kelompok maupun individu yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah.

            Fadli Zon selaku wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengatakan bahwa secara substansial Perppu tersebut mengandung sejumlah poin-poin yang akan membawa negeri ini kepada era rezim diktator yang represif dan otoriter (www.telusur.co.id ; 13/07/2017). Selain itu sebenarnya DPR memiliki kekuatan untuk membatalkan pemberlakuan Perppu, namun saat ini masih belum ada keputusan dari pihak DPR RI.  Rabu, 26/7/2017 MK mengadakan sidang uji materi terhadap perpu tersebut.

            Terkait dengan Pemilihan Umum dua tahun mendatang (2019), pembubaran ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila ini serupa dengan peristiwa yang pernah terjadi pada tahun 1959. “Pemerintah pada saat itu melakukan segala cara untuk membubarkan Masyumi termasuk dengan menafsirkan Pancasila secara monolitik yakni harus sejalan dengan konsep Nasionalisme, Agama, Komunis (Nasakom).  Hal tersebut berlanjut dengan ditetapkannya Penetapan Presiden nomor 15 tahun 1959 yang mengatur tentang syarat-syarat pembubaran partai politik,” demikian jelas Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (www.tirto.id ; 13/07/2017).  

            Tak terasa sudah tiga bulan  Perppu Ormas dijalankan dan tak henti pula protes pun bergulir akibat pemberlakuan perpu tersebut.  Berbagai aksi dilakukan oleh masyarakat agar pemerintah mencabut kembali Perppu Ormas ini karena dianggap akan membekukan suara kritis dari rakyat.  Terlebih dalam hal aktivitas dakwah.  Namun pemerintah  masih bergeming dengan keputusannya.  Akhirnya saya berkesimpulan, nampaknya pemerintah menganggap aktivitas amar makruf nahi mungkar (dakwah untuk menerapkan Islam  kaffah) lebih  berpotensi menciptakan kondisi genting dibandingkan bahaya narkoba, korupsi & LGBT yang kini tengah menyerbu tatanan masyarakat Indonesia.

Wallahu’alam bish shawab.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Thank u ya untuk komentarnya. Jangan bosen mampir ke blog ini.

Follow Us @soratemplates