2017 Stop Kirim PRT

Katanya Presiden Langgar Nawacita

Migrant Care memprotes keras rencana kebijakan dari Presiden Jokowi yang akan menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) - Pembantu Rumah Tangga (PRT) ke luar negeri.  Pelanggaran Presiden Jokowi terhadap Nawacita ( 9 Agenda Prioritas Visi-Misi Jokowi & Jusuf Kalla) adalah salah satu alasan yang mendasari tindakan protes tersebut.

            Press release yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2014 oleh Migrant Care memaparkan bahwa alasan dari Presiden Jokowi merencanakan kebijakan  ini karena pengiriman TKW-PRT migran dianggap sebagai sumber masalah & merendahkan martabat bangsa.  Realitanya justru para pahlawan devisa yang berstatus PRT migran ini berjasa menggalang suara untuk terpilihnya Jokowi menjadi Presiden. 

Para  aktivis pembela pahlawan devisa juga menyatakan  bahwa Presiden berpotensi melanggar kontitusi hak WNI untuk mendapatkan pekerjaan yang layak & pengkhianatan terhadap visi-misi Nawacita sebagaimana dilansir dari www.migrantcare.net situs resmi Migrant Care.

            Ketua BNP2TKI  sendiri menyatakan bahwa pada tahun 2017 pemerintah akan menyetop pengiriman PRT migran.  Pemerintah akan meng-upgrade skill dari SDM yang hanya tamatan SD agar nantinya tidak lagi menjadi PRT migran bila bekerjadi luar negeri (Liputan6.com/ 20/2/2015).  Maka yang saya pahami di sini berarti pemerintah tetap mengirim tenaga kerja ke luar negeri dengan SDM laki-laki dan perempuan namun tidak berprofesi sebagai PRT migran. Selain itu juga akan ada program  padat karya di daerah masing-masing bagi para perempuan agar tidak menjadi PRT Migran.

           

            Polemik PRT Migran

            Indonesia adalah salah  satu  negara yang memfasilitasi pengiriman  tenaga kerja ke luar negeri untuk mengurangi jumlah angka pengangguran. Menurut data BNP2TKI (2012) bahwa 76 % dari TKI adalah perempuan & 90 % nya bekerja sebagai PRT migran. Para perempuan  yang menjadi PRT migran ada yang berstatus belum dan sudah menikah.  Tujuan mereka mengadu nasib menjadi PRT migran tentunya adalah untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik.  Para PRT migran dari Indonesia hingga kini tersebar di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Hongkong, Taiwan dst.nya.

            Tidak seluruh PRT migran bermasalah dalam pekerjaan mereka namun bila ada persoalan yang mencuat hal ini menjadi polemik antar hubungan negara.  Mulai dari menjadi korban  pelecehan seksual, pembunuhan, pemerkosaan juga penyiksaan. Sepeti kasus Erwiana yang sudahlah disiksa oleh majikan, gajinya pun tak dibayar.

  Para PRT migran ini pun ada yang menjadi tersangka pelaku kriminalitas yang akhirnya harus menjalani hukuman penjara hingga hukuman mati di negara yang mempekerjakan mereka. Ditambah lagi iklan-iklan yang dibuat oleh oknum-oknum tertentu dari negara tetangga yang menerima PRT migran untuk dipekerjakan di negara tersebut namun berkesan melecehkan status PRT migran Indonesia.  Masih ingat kasus iklan ‘Indonesian Maids On Sale’ &  ‘RoboVac’ ?

Diskriminatifkah Kebijakan Ini ?

            Berangkat dari ide liberalisasi & kesetaraan gender maka rencana dari kebijakan pemerintah ini dianggap diskriminasi bagi kesempatan perempuan bekerja & mandiri secara ekonomi oleh para aktivis pembela buruh migran.  Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pasal 11 dijadikan landasan akan  hak bekerja bagi perempuan.  Mereka lebih menuntut kebebasan dan perlindungan hukum bagi para perempuan yang bekerja.

            Wajar protes diskriminatif  ini terlontar bila perempuan tersekat dalam sistem kapitalisme.  Mereka berpikir perempuan  lebih berharga & produktif bila mampu bekerja serta menghasilkan uang.  Tapi ingatkah mereka akan nasib rumah tangga serta anak-anak para PRT migran ini ? 

            Long distance relationship dengan keluarga dan anak dijalani oleh para PRT migran dengan keterpaksaan demi kesejahteraan yang lebih baik.  Namun, kasus perselingkuhan, perceraian juga pola asuh anak yang salah ditangani oleh orang-orang yang dipercayakan mengasuh anak-anak mereka justru memprihatinkan.  Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak pun mengeluarkan Panduan Umum Bina Keluarga TKI untuk mensolusikan permasalahan ini namun tak kunjung tuntas.

           

           

Kapitalisme Tidak Solutif

            Simbiosis mutualisme antara ide kebebasan bekerja bagi perempuan dan kapitalisme seharusnya disadari oleh kita semua dalam masalah pengiriman PRT migran ini.  Mengejar kemelimpahan materi bukankah tidak harus dengan meninggalkan keluarga ?  Tentunya mengelola rumah tangga & mendidik anak adalah hal yang terpenting. Islam juga tidak melarang untuk beraktivitas di ranah publik selama perempuan tetap dalam koridor syariah.

            Islam  sebenarnya membolehkan perempuan bekerja asal sesuai tuntunan syariah, juga tidak dalam kondisi tertekan secara ekonomi dan sosial. Negara posisinya berperan memberi keamanan bagi perempuan dalam bekerja.  Negara seharusnya tidak menjadikan perempuan sebagai mesin-mesin pencari uang bagi kekayaan negara & keluarga namun justru mengangkat kemuliaan perempuan dengan memposisikan mereka pada posisi yang terhormat.  Tugas negara juga harus menjaga fungsi keibuan dari perempuan agar ia melahirkan generasi-generasi yang berkualitas.  Intinya negara berperan penting memberikan edukasi & kehidupan yang layak bagi rakyatnya termasuk perempuan.  Khilafah Islam lah yang mampu mewujudkan hal tersebut. 

Para perempuan di masa kegemilangan Islam terjun  ke ranah publik tidak untuk dieksploitasi demi kucuran harta.  Kiprah intelektualitas perempuan sebagai kontribusi bagi peradaban yang berlandaskan keimanan membuat mereka dihargai sebagai perempuan seutuhnya  dan bukan sebagai komoditas dagang.  Masihkah kita terus bertahan dalam kapitalisme ?  Kapitalisme lah yang sebenarnya menjerumuskan perempuan pada kebebasan & kebahagiaan semu dalam berkiprah di ranah publik.